Cara Bertransaksi dengan Bendahara Pemerintah


Cara Bertransaksi dengan Bendahara Pemerintah -- Setiap perusahaan tentunya menginginkan produknya cepat terjual dengan cepat. Semakin cepat penjualannya (transaksinya), semakin menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kemajuan. Sederhananya, produk yang cepat terjual, maka akan meningkatkan produk-produk baru lainnya. Itulah mengapa beberapa perusahaan sering memberikan tengat waktu terhadap suatu produk. Apabila dalam kurun waktu tersebut sebuah produk tidak bisa keluar, mereka akan menempuh jalan cuci gudang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian, minimal modal tergantikan. Maka cakupan transaksipu harus diperluas apakan antar perusahaan swasta ataupun menjadi mitra pemerintah melalui bendaharawan.

Umumnya dalam melakukan penjualan, sebuah perusahaan melakukan berbagai langkah seperti penjualan direk (langsung), melalui distributor dan agen, melalui affiliasi dan yang kemungkinan melalui dengan cara menjadi partner perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri (pemerintah).

Kelebihan dan kekurangan dengan berbagai macam metode tersebut tentunya akan menjadi ciri khas masing-masing. Penjualan dengan cara eceran misalnya keuntungannya margin yang kita dapatkan akan terasa besar, namun karena sifatnya yang eceran menjadikan penjualannya cukup lama. Sementara penjualan dengan menggunakan system distributor, kelebihannya penjualan barang tersebut agak cepat dibandingkan dengan eceran, hanya terkadang distributor menginginkan system pembayaran mundur (kontrabon), akibatnya perputaran uang ada sekikit terganggu. Sementara dengan menggunakan system proyek, keunggulannya barang tersebut bisa terjual dengan system paket (besar), namun kelemahanya umumnya penjualan seperti itu tidak bisa dilakukan setiap waktu, harus sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Di sini penulis yang akan tekankan bagaimana menjual produk dengan lawan transaksi bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan transaksi sesuai dengan instruksi kebijakan pemerintah. Instruksi ini tidaklah sembarangan asal transaksi, sebab untuk melakukan transaksi perusahaan tersebut diharuskan memenuhi criteria-kriteria sebagai berikut.

1. Status Perusahaan PKP

Perusahaan yang berhak untuk melakukan transaksi dengan pemerintah adalah pengusaha yang telah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mengapa demikian? Sebab hanya perusahaan PKP lah yang berhak untuk mengeluarkan faktur pajak. 

Faktur pajak adalah faktur penjualan yang dikeluarkan atas barang dan jasa dari penyedia barang atau jasa yang di dalamnya terdapat pajak pertambahan nilai dan pajak pendapatan (PPh). Karena yang menjadi lawan transaksi adalah bendaharawan, maka yang berhak memotong atau memungut pajak pertambahan nilai adalah pihak bendaharawan. 

Faktur pajak inilah yang menjadi keharusan bagi bendaharawan untuk melaporkan (sebagai bukti) bahwa transaksi memang dilakukan sesuai dengan instruksi dari kebijakan.  Jika suatu perusahaan tidak bisa mengeluarkan faktur pajak, artinya tranksaksi tidak bisa dilakukan.

Bagaimana cara menjadi perusahaan PKP? Langkah secara detailnya yaitu dengan cara menghubungi Kantor Palayanan Pajak terdekat dan mintalah ditinjau perusahaan kita untuk diajukan sebagai perusahaan PKP. Dalam hal ini hal yang utama harus dipersiapkan adalah dokumen-dokumen perusahaan seperti Akta, NPWP, SIUP, UIP, Izin tetangga, denah perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya pihak pajak akan mengecek perusahaan kita secara riil guna memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar riil bukan fiktif.

2. Mengetahui Jenis Transaksi

Setelah perusahaan berstatus sebagai PKP, maka langkah selanjutnya adalah mencari order kepada dinas-dinas yang kita bidik. Kita bisa mencarinya melalui lelang di media masa, situs LPSE, situs dinas terkait, ataupun langsung dengan bertanya kepada dinas terkait. 

Jika pemerintah membuka tender terbuka, biasanya mereka akan mengumumkannya melalui berbagai media baik surat kabar maupun internet melalui lembaga pelelangan LPSE. Namun jika yang kita minati adalah penjualan yang bersifat penunjukan langsung, maka sebaiknya kita rajin-rajin menghubungi pihak terkait secara langsung, bertanya dan tentu saja mengajukan diri sebagai perusahaan yang siap untuk memenuhi kebutuhan dinas tersebut secara mandiri.  

Usahakan dalam menguhubungi dinas terkait pada waktu-waktu yang tepat, misalnya menjelang tahun ajaran baru, atau saat dinas memerlukan pengadaan barang (setelah juknis dan juklak) keluar dari dinas terkait. Dengan begitu kita akan diberi kepastian apakah proposal kita akan diterima atau ditolak.

3. Paktur Pajak

Apabila dinas telah setuju melakukan pembelian dengan perusahaan kita, usahakan penunjukan tersebut beserta surat penunjukannya. Dengan begitu, dari segi hukum perusahaan kitalah yang memang ditunjuk sebagai penyedia barang dan jasa.

Setelah barang/jasa dikirim atau setelah pembayaran, buatlah faktur pajak dengan cara menuliskan nilai saat kesepakatn transaksi. Harga transaksi harus merupakan harga yang sesuai dengan Harga Perkiraan Sementara yang dikeluarkan oleh dinas. Dalam artian harga tersebut benar-benar normal di pasaran, bukan harga markup. Jika ada permintaan mengarah indikasi harga dimarkup, diusahakan kita memberikan pengertian kepada dinas terkait akan bahaya korupsi dan jika tetap meminta kenaikan, sebaiknya kita mengambil opsi membatalkan transaksi. Mengapa? Sebab tindakan markup harga merupakan suatu tindakan kejahatan yang bisa dipidanakan. 

Berikan faktur pajak beserta lampiran dokumen lainnya saat pengiriman barang, Jangan lupa untuk mengambil copy SSP (Surat Setoran Pajak) dari bendaharawan sebagai bukti pelaporan saat laporan SPT kepada pihak pajak.

4. Paktur Penjualan 

Dokumen lainnya yang perlu dilampirkan selain faktur pajak adalah faktur penjualan yang biasa kita keluargakan sebagai bukti bahwa terjadi penjualan antara lembaga yang sah dengan menyertakan perangko sebagai bukti bahwa transaksi tersebut adalah legal. Mengapa faktur penjualan penting? Sebab dalam berbisnis yang menjadi pegangan adalah bahasa tulisan, bukan lisan. Jadi jika suatu saat kita memerlukan payung hukum, misalnya untuk penagihan. Surat tersebut bisa dilampirkan sebagai transaksi yang sah.

5. Surat jalan dan tanda terima

Untuk menguatkan legalitas, maka diperlukan surat jalan dan tanda terima. Surat jalan adalah surat pengantar kepada pihak logistic untuk mengirimkan sejumlah pesanan barang agat tidak dianggap barang curian. Jika kita tidak bisa membawa dokumen yang sah berupa surat jalan, bisa saja polisi menganggap bahwa barang yang kita kirim adalah barang curian. Ini tentu akan menghambat proses transaksi kita.

Selain itu, lengkapi juga dengan tanda terima. Tanda terima merupakan surat yang sangat penting dan harus senantiasa ada. Sebab dengan surat inilah kita bisa membutikan bahwa barang tersebut benar-benar telah sampai kepada konsumen. Saat barang sampai pihak penerima diwajibkan menandatangi dan member cap yang sah yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar telah sampai. 

6. Kontrabon

Yang terkahir adalah kontrabon. Kontrabon adalah surat yang dikeluarkan oleh lawan transaksi yang didalamnya terdapat daftar barang berikut harganya sebagai bukti bahwa konsumen benar menerima barang beserta spesifikasi yang dikeluarkan dari PO (Purchasing Order). 

Kontrabon mutlah harus kita terima terutama dalam system pembayaran yang tengat waktu (tidak cash). Sebab kontrabon ini bisa dijadikan sebagai surat tagihan yang sah guna mencairkan sejulah dana dari transaksi yang selah kita lakukan.

Kontrabon bisa saja tidak diterima jika penjualan barang atau jasa pembayarannya cash, namun jika pembayaran tersebut bersifat tempo, maka kontrabon merupakan dokumen wajib yang harus kita terima dari konsumen. Tidak ada kontrabon berarti kita lalai, dan kelalaian tersebut bisa saja menyebabkan kerugian yang sangat besar, bahkan bisa menyebabkan perusahaan kita bangkrut mendadak.

Demikian, cara bertransaksi dengan pemerintahan. Dari paparan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penjualan dengan cara proyek merupakan alternative usaha kita menuju kemajuan perusahaan, hanya saja diperlukan kecermatan dan ketelitian agar transaksi tersebut benar-benar tidak ada kendala seperti kelengkapan dokumen perusahaan, dokumen saat transaksi. Terakhir adalah hindari dalam melakukan markup harga, karena akan membahayakan perusahaan tersebut. Hal yang paling aman, adalah sesuai dengan harga pasaran, akan lebih baik lagi jika harga yang kita berikan adalah harga grosir, atau harga yang lebih murah dari harga di pasaran.

Demikian paparan ini saya buat, semoga usaha yang kita bangun semakin maju, guna mencapai kesuksesan seperti yang kita harapkan. Kesuksesan yang sebenar-benarnya, aman dan tentram…

No comments:

Post a Comment